-
Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- AW Dinata
-
Nagari Law Review 3 (2), 84-99, 2020
|
6 |
-
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- R Noviyanti
-
Nagari Law Review 2 (2), 153-166, 2019
|
5 |
-
Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal
- I Syahrial, D Herdiana
-
Nagari Law Review 3 (1), 13-26, 2019
|
4 |
-
Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam Di Indonesia
- A Amancik, BK Illahi, PPA Saifulloh
-
Nagari Law Review 4 (2), 154-174, 2021
|
3 |
-
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
- A Jamilah, HS Disemadi, NSP Jaya
-
Nagari Law Review 3 (2), 14-31, 2020
|
3 |
-
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- R Noviyanti
-
Nagari Law Review 2 (2), 153-166
|
3 |
-
Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- N Mulyati
-
Nagari Law Review 2 (2), 183-194, 2019
|
2 |
-
Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan …
- AS Nurfaradiba, A Saleng, A Tenrifamauri
-
Nagari Law Review 1 (2), 2018
|
2 |
-
Pemanfaatan Kebijakan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Peningkatan Inclusive Business Perbankan Di Indonesia
- HS Disemadi
-
Nagari Law Review 4 (1), 1-12, 2020
|
2 |
-
Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
- Y Yetniwati, E Rahmi, H Hartati
-
Nagari Law Review 3 (2), 56-69, 2020
|
2 |